Mengenai data keuangan berdasarkan hasil penilaian Kementerian Keuangan RI, Sumut juga masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk Tapteng dana insentif daerah (DID) yang diperoleh hanya sebesar Rp3 miliar.
“Saya meminta ini dapat ditingkatkan lagi dan dapat mengejar hasil penilaian kelola pemerintahan ini dengan baik, seperti Kabupaten Badung yang memperoleh hasil yang baik dengan DID Rp100 miliar lebih,” katanya.
Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah I Maruli Tua Manurung kesempatan itu mengingatkan efek korupsi yang sangat merusak tatanan baik yang sudah dibangun. Maruli mengajak Pemda dan Pemdes untuk sangat cermat dalam melakukan tata kelola keuangan negara ini. Dimana saat ini Pemdes perlu memahami dalam kelola keuangan, karena pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran pembangunan desa yang dikelola oleh kepala desa.
“Semua itu dapat dilaksanakan bila menolak seluruh transaksional seperti suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dan gratifikasi,” katanya.
Maruli juga meminta pada Pj Bupati untuk memberikan pengarahan pada 159 kepala desa yang ada di Tapteng, guna menghindari praktek korupsi ini. Karena saat ini banyak beberapa kepala desa yang terjaring dan telah ditangani KPK.
Sementara itu Pj Bupati Tapteng Yetti Sembiring menyambut baik edukasi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya perlu diambil langkah yang tepat karena program pencehagan harus bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Kami berharap bimbingan dan arahan dari gubernur dan juga KPK agar pencegahan korupsi ini dapat berjalan dengan baik di Tapteng,” katanya. (WL)
