kliksumut.com – Menjelang akhir tahun selalu diwarnai dengan masalah UMK atau Upah Minimum Kota yang sekarang ini banyak menghiasi surat kabar. Masalah UMK selalu diwarnai dengan demonstrasi pihak buruh yang menuntut kenaikan upah minimum terhadap pengusaha.
Sementara itu untuk tahun 2024 mendatang telah banyak terdengar bahwa pihak buruh telah mengajukan kenaikan upah mencapai 15 persen kepada pengusaha. Namun apakah tuntutan tersebut dikabulkan maka hal tersebut tergantung musyawarah antara pengusaha, buruh dan pemerintah.
Dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, persatuan buruh di Indonesia telah mengusulkan peningkatan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 15 persen untuk tahun 2024. Usulan ini mendapat perhatian dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Medan, Sumatera Utara.
Meski demikian, tuntutan UMK mencapai 15 persen masih dalam pembahasan tentunya banyak faktor yang akan menjadi pertimbangan. Apalagi mengingat tingkat pengangguran yang tinggi sehingga banyak tenaga kerja yang sekarang membutuhkan informasi lowongan kerja Medan
Loker Medan terbaru selalu dinantikan oleh para anak muda di sekitar kota Medan, sehingga banyaknya pencari kerja menciptakan iklim kompetisi yang ketat bagi sesama pencari kerja. Sehingga apakah tuntutan kenaikan 15% UMK bisa direalisasikan?
Peningkatan UMK dan Dampaknya
Peningkatan UMK tahun 2024 diharapkan dapat berkontribusi pada terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha. Namun, sebelum mengetahui besaran nilai UMK di beberapa daerah di Sumatera Utara, mari kita memahami lebih lanjut tentang proses penetapan UMK dan dampaknya.
Proses Penetapan UMK
Proses penetapan UMK melibatkan berbagai pihak, termasuk Dewan Pengupahan Kota (Depeko), asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja. Pemerintah Kota Medan, misalnya, melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), melakukan pembahasan UMK 2024 bersama seluruh pihak terkait.
Namun, penetapan UMK hanya dapat dilakukan setelah Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Dampak Peningkatan UMK
Peningkatan UMK dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan daya beli. Dengan adanya kenaikan upah minimum, diharapkan masyarakat memiliki lebih banyak uang yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa.
Dengan adanya kenaikan upah oleh perusahaan tentunya memberikan dampak perputaran ekonomi yang juga besar. Hal ini juga tidak akan merugikan pengusaha. Pasalnya dengan meningkatnya daya beli masyarakat, maka produk dan jasa yang dihasilkan meningkat karena masyarakat memiliki kemampuan untuk membelinya.
Hal tersebut tidak akan terjadi ketika UMK masyarakat tergolong kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup. Sehingga secara naluri masyarakat akan mengerem atau melakukan penghematan. Pastinya barang dan jasa tidak akan terserap karena masyarakat lebih menahan uangnya untuk berbelanja.
Besaran Nilai UMK di Sumatera Utara 2024
Jika UMK naik 15 persen pada tahun 2024, maka itu akan ada beberapa perubahan Upah Minimum Kota (UMK) pada tiga daerah sekitar kota Medan. Seperti diketahui, ke depan UMK diusulkan meningkat sebesar 15 persen di banyak daerah di Indonesia. Usulan dari kelompok ini bertujuan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
Usulan kenaikan UMK pada tahun 2024 akan berdampak pada penerimaan produk dan jasa yang diciptakan oleh pengusaha. Jika terjadi kenaikan UMK sebesar 15% pada tahun 2024, maka ada tiga daerah yang mengalami kenaikan standar upah minimum tertinggi bahkan bisa mencapai lebih dari Rp 4 juta.
Inilah kisaran kenaikan UMK bagi 3 kabupaten di Sumut pada tahun 2024 jika meningkat 15 persen di masyarakat, seperti dilansir website sumutprov.go.id. Sebagai informasi, nilai UMK tahun 2024 dari 3 wilayah Sumut diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
UMK tahun 2024: (UMK tahun 2023 + 15%).
1. Kota Medan
UMK tahun 2023: Rp 3.624.117
UMK tahun 2024: Rp 4.167.735,22
2. Kabupaten Batu Bara
UMK tahun 2023: Rp3.410.034
UMK tahun 2024: Rp3.921.539,1
3. Kabupaten Deli Serdang
UMK tahun 2023: Rp3.400.015
UMK tahun 2024: Rp3.910.017,25
Itulah perkiraan kenaikan UMK pada 3 wilayah di Sumatera Utara tahun 2024, jika mengalami kenaikan UMK mencapai 15%.
Jika rencana kenaikan UMK sebesar 15 persen terealisasi pada tahun 2024, terdapat tiga daerah di Sumatera Utara yang memiliki nilai UMK tertinggi. Berikut adalah besaran nilai UMK dari tiga daerah tersebut:
Harapan dan Pertimbangan dalam Penetapan UMK
Penetapan UMK tidak hanya melibatkan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST, yang berharap agar pembahasan UMK Medan 2024 dilakukan secara menyeluruh.
Sehingga dalam menentukan berapa besaran kenaikan UMK akan dirunding oleh banyak pihak. Sehingga apa yang diputuskan kedepannya akan menjadi keputusan yang memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Artinya tidak ada yang dirugikan antara pengusaha dan buruh.
Meski pada perundingan beberapa pihak tersebut akan berlangsung sengit, tetapi apa yang diputuskan kedepannya tentunya mempertimbangkan kemampuan perusahaan atau pengusaha untuk membayar sesuai UMK yang ditetapkan oleh pemerintah.
Begitu juga dengan pihak buruh, tentunya mereka menginginkan kenaikan upah yang dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka, tetapi hal tersebut juga harus melihat kondisi perekonomian nasional dan keuangan perusahaan. Jika memaksakan maka perusahaan akan bangkrut atau mengurangi karyawan sebagai konsekuensi memenuhi UMK diatas kemampuan perusahaan.
Pertimbangan dalam Kenaikan UMK
Kenaikan UMK harus mempertimbangkan berbagai aspek dan faktor, termasuk kepentingan buruh dan pengusaha. Sudari menyatakan bahwa kenaikan UMK diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Namun, dalam penghitungan dan penetapan kenaikan UMK, pemerintah daerah harus mengikuti aturan dan rumus perhitungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Mencegah Pembayaran Upah di Bawah UMK
Selain itu, Disnaker Kota Medan diharapkan dapat memastikan bahwa kedepannya tidak ada lagi perusahaan yang membayarkan upah di bawah UMK kepada karyawannya. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang adil.
Ketika UMK telah ditetapkan oleh pemerintah maka tugas pemerintah juga yang mengawasi pelaksanaan penerapan UMK yang telah disepakati bersama. Pemerintah sebagai pihak penengah hubungan tenaga kerja antara pengusaha dan pekerja.
Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, jika ada yang melanggar dari kesepakatan maka buruh atau pekerja bisa mengadukan kepada pemerintah. Kemudian pemerintah akan melakukan langkah lanjutan untuk menegur perusahaan atau mengambil tindakan tegas kepada perusahaan yang masih membayar dibawah UMK.
Kesimpulan
Peningkatan UMK tahun 2024 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sektor usaha. Penetapan UMK melibatkan berbagai pihak dan harus mempertimbangkan berbagai aspek dan faktor. Dalam Sumatera Utara, Kota Medan menjadi salah satu daerah dengan nilai UMK tertinggi, dan penentuan besaran nilai UMK lainnya masih menunggu penetapan UMP oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Dengan harapan dan pertimbangan yang tepat, diharapkan peningkatan UMK dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Red)
