Bawaslu Sumut Tegaskan Pentingnya Pencegahan Pelanggaran pada Tahap Pencalonan Pilkada 2024

Bawaslu Sumut Tegaskan Pentingnya Pencegahan Pelanggaran pada Tahap Pencalonan Pilkada 2024
Rapat Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pencalonan yang digelar di Deli Serdang pada Senin, 2 September 2024. (kliksumut.com/ist)

EDITOR: Wali

KLIKSUMUT.COM | DELI SERDANG – Dalam upaya menjaga integritas dan mencegah pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2024, Bawaslu Sumatera Utara menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dan tidak ragu dalam menindak pelanggaran. Prinsip ini diusung dalam Rapat Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pencalonan yang digelar di Deli Serdang pada Senin, 2 September 2024.


Ketua Bawaslu Sumatera Utara, M. Aswin Diapari Lubis, menekankan bahwa integritas dan profesionalitas harus menjadi landasan utama bagi setiap pengawas pemilu. “Integritas itu ibarat cahaya yang menerangi jalan pengawasan. Tanpa integritas, kita seperti berjalan dalam kegelapan,” ujarnya dengan tegas.

BACA JUGA: Bawaslu Sumut Apresiasi Peran Tokoh dalam Menjaga Kestabilan Politik

Aswin juga menyoroti pentingnya ketelitian dalam mencermati syarat pencalonan. “Jika ditemukan ketidaksesuaian, segera sampaikan saran perbaikan. Kita harus memastikan seluruh proses pencalonan berjalan sesuai aturan,” tambahnya di hadapan para Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumut yang hadir dalam rapat tersebut.

Senada dengan Aswin, Suhadi Sukendar Situmorang, anggota Bawaslu Sumut, menggarisbawahi perlunya analisis mendalam dalam pencegahan pelanggaran. Menurutnya, data dari pengawasan langsung selama masa pendaftaran 27-29 Agustus 2024 harus menjadi landasan dalam mendeteksi potensi pelanggaran.

“Norma-norma yang diatur menjadi panduan dalam menganalisis potensi kerawanan. Misalnya, terkait keabsahan ijazah, usia, dan partai politik pengusung,” jelas Suhadi, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Sumut.

Payung Harahap, anggota Bawaslu Sumut lainnya, menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dibuktikan melalui dokumentasi yang konkret. “Dalam sidang PHPU nanti, hakim akan menanyakan langkah-langkah pencegahan yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, semua tindakan kita harus didokumentasikan dengan baik dan sesuai fakta di lapangan,” kata Payung.

Rangkaian tahapan Pilkada 2024 yang disusun oleh KPU terus berjalan. Setelah masa pendaftaran, proses pemeriksaan kesehatan calon berlangsung hingga 2 September 2024, disusul oleh penelitian persyaratan administrasi hingga 4 September 2024. Hasil penelitian administrasi ini akan diumumkan pada 5-6 September 2024, diikuti oleh masa perbaikan dan pengajuan calon pengganti pada 6-8 September 2024.

Pada rentang waktu 15-21 September 2024, KPU akan meminta masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait keabsahan persyaratan calon. Penetapan pasangan calon akan dilakukan pada 23 September 2024, bersamaan dengan pengambilan nomor urut.

Di tempat lain, Saut Boangmanalu, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumut, menegaskan bahwa setiap pelanggaran oleh jajaran pengawas akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. “Kita ingin memastikan bahwa proses pengawasan pemilihan serentak ini berjalan secara transparan dan sesuai hukum, demi menjaga kepercayaan publik,” jelas Saut.

BACA JUGA:Bawaslu Sumut Tingkatkan Pengawasan untuk Sukseskan Pilkada 2024

Saut juga mengingatkan seluruh anggota Bawaslu di Sumatera Utara untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas. “Pelanggaran akan berakibat pada sanksi, jadi setiap anggota harus memahami tanggung jawabnya dengan baik,” pungkasnya.

Dengan semangat menjaga integritas dan profesionalitas, Bawaslu Sumatera Utara bertekad memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar dan sesuai aturan, demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. (KSC)

Pos terkait