EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Sumut, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi (Datin), Saut Boangmanalu, mengungkapkan bahwa Bawaslu membuka ruang selebar-lebarnya bagi individu, lembaga, maupun organisasi yang ingin terlibat dalam pengawasan partisipatif.
Hal tersebut disampaikan Saut saat menghadiri acara Bincang Pemilu dan Demokrasi bertema “Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024, Apa yang Diawasi?” yang digelar oleh Sekolah Kebangsaan Pemuda Indonesia (SKPI) di Medan, Rabu (19/6/2024). Acara ini berlangsung di Ketapang Coffee, Jalan Karya Bakti no. 45 A, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan.
Tantangan dalam Pengawasan Pemilu
Dalam paparannya, Saut menegaskan bahwa pengawasan Pemilu membutuhkan proses panjang yang melibatkan aksi nyata dan komitmen semua pihak. Menurutnya, keterbatasan regulasi dan jumlah pengawas di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) menjadi salah satu tantangan utama.
“Kekuatan pengawas pemilu di regulasi sangat terbatas, ditambah dengan jumlah pengawas dan sumber daya manusia yang minim. Sementara itu, sumber kecurangan Pemilu sering kali berasal dari TPS,” ujarnya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Saut menjelaskan bahwa Bawaslu siap menjalin kerja sama melalui berbagai bentuk, termasuk Nota Kesepahaman untuk aksi teknis.
“Bawaslu membuka ruang seluas-luasnya bagi orang, lembaga, dan siapapun yang ingin berkontribusi. Kami terbuka untuk berdiskusi, memberikan edukasi, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan,” tegasnya.
Bawaslu sebagai Pusat Konsultasi dan Edukasi Demokrasi
Lebih jauh, Saut menyebutkan bahwa Bawaslu tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga ingin menjadi pusat konsultasi regulasi, pendidikan politik, dan demokrasi. Ia mendorong semua elemen masyarakat, termasuk penyelenggara pemilu, TNI/Polri, dan warga umum, untuk aktif mengambil peran.
“Ayo jangan tunggu Bawaslu. Ibarat sebuah perusahaan, Bawaslu adalah pekerja kasar yang memikul beban berat. Namun, saat terjadi kegagalan, Bawaslu kerap menjadi pihak yang paling disalahkan,” tambahnya dengan nada tegas.
Komitmen Bersama untuk Demokrasi yang Berkualitas
Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Henry Simon Sitinjak, SH., MH (Praktisi Hukum), Dr. M. Irfan Islami Rambe, SH., M.Kn (Sekretaris Magister Hukum FH UNA), Jonris Purba (Jurnalis), Amir Hamdani Nasution (Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia), dan Dr. Faisal Andri Mahrawa, S.IP., M.Si (Founder SKPI), yang sekaligus menjadi pengantar diskusi. Moderator acara, Syafii Sitorus, memandu diskusi dengan lancar, membahas tantangan dan peluang dalam pengawasan partisipatif Pemilu.
Ajak Masyarakat Terlibat Aktif
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Sumut menegaskan pentingnya kolaborasi untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan jujur, adil, dan demokratis. Partisipasi masyarakat, menurut Saut, adalah kunci utama untuk mengatasi keterbatasan yang ada.
“Kami berharap masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga penggerak utama dalam memastikan demokrasi yang berkualitas,” tutup Saut.
Dengan langkah ini, Bawaslu Sumut menunjukkan komitmen untuk terus menggelorakan semangat partisipasi publik, memastikan setiap suara rakyat dihitung dengan jujur, dan menjadikan Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi yang benar-benar bermakna. (KSC)
Bawaslu Sumut Buka Ruang Seluas-Luasnya untuk Partisipasi Pengawasan Pemilu








