EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | TOBA – Dalam upaya mencegah praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara semakin gencar mengkampanyekan gerakan Lawan Politik Uang. Melalui berbagai upaya, masyarakat didorong untuk aktif melaporkan setiap indikasi politik uang yang terjadi di lingkungan masing-masing.
Saut Boangmanalu, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumatera Utara, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat untuk memberantas praktik ini. “Kami akan terus menyisir kekuatan publik untuk bersama-sama dengan Bawaslu mencegah politik uang dalam Pilkada Serentak 2024. Di forum ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari organisasi pemuda, pemilih pemula, tokoh agama, hingga masyarakat umum, untuk melapor setiap potensi politik uang yang ada di lingkungan mereka. Rangkul saudara dan tetangga untuk ikut serta dalam gerakan ini,” tegas Saut saat membuka Rapat Dalam Kantor (RDK) yang diadakan di Sekretariat Bawaslu Toba, pada 1 Oktober 2024.
BACA JUGA: Bawaslu Sumut Gelar FGD di Taput: Edukasi Pentingnya Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Money Politik
Pencegahan Jadi Kunci
Dalam acara yang sama, Hendrik Sitanggang, Ketua Bidang Organisasi dan Kerja Sama Komunitas Penyuluh Antikorupsi (KOMPAK) Sumatera Utara, menyarankan agar Bawaslu dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih mengedepankan langkah pencegahan dalam melawan politik uang.
“Bawaslu bersama KPK harus fokus pada pencegahan, membangun optimisme dalam melawan politik uang. Selama ini, Bawaslu sudah terlihat aktif dengan Gerakan Tolak Politik Uang (Getolpun),” ujar Hendrik. Ia juga menekankan peran media dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menghindari penyebaran berita yang mengandung ujaran kebencian. “Dengan sistem yang baik, kita bisa menjaga kualitas demokrasi dalam pemilu mendatang,” tambahnya.
Masyarakat dan Pemilih Pemula Berperan Penting
Selain itu, Saut Boangmanalu juga menekankan bahwa Bawaslu membutuhkan dukungan dari tim sukses yang bersih dan masyarakat luas. “Pencegahan politik uang harus menjadi prioritas. Masyarakat yang menerima politik uang biasanya disebabkan oleh tekanan kebutuhan hidup, dan ini yang perlu kita lawan bersama-sama,” ujarnya.
Thomson Manurung, Anggota Bawaslu Toba, menambahkan bahwa untuk mensukseskan Pilkada serentak, peran aktif seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. “Ambil hak pilih sebagai warga negara dan tolak politik uang. Pemilih pemula memiliki peran penting untuk menjaga integritas demokrasi kita. Politik uang adalah ancaman nyata bagi demokrasi yang sehat,” tegas Thomson.
BACA JUGA: Bawaslu Sumut Gelar FGD di Taput: Edukasi Pentingnya Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Money Politik
Harapan Bawaslu untuk Pilkada 2024
Dengan mendekatnya Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Sumut berharap masyarakat semakin sadar akan bahaya politik uang dan aktif dalam gerakan Lawan Politik Uang. Kerja sama antara masyarakat, media, dan lembaga negara seperti KPK menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas demokrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pemilu mendatang.
Bawaslu terus berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu, tidak hanya sebagai pelapor, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga demokrasi yang bersih dan berintegritas. (KSC)
