“Itu tadi kita bahas juga bagaimana keamanan pelaksanaan PSU. Seperti di Perkebunan PT Torganda (Kecamatan Torgamba Labusel). Nanti pihak Kapolres kita undang untuk membahas itu. Karena untuk demokrasi, tidak ada urusan perusahaan perkebunan ikut campur (intervensi pemilihan). Mereka hanya sebagai penyedia tempat,” jelasnya.
Untuk itu, Gubernur meminta agar semua pihak, baik penyelenggara maupun pemangku kepentingan mendukung jalannya demokrasi. Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih, serta tidak ada menghambat pelaksanaannya, sehingga PSU Pilkada berjalan dengan baik. Mengingat pada ketiga daerah yang dilaksanakan Pilkada ulang beberapa TPS, berkaitan dengan calon petahana, baik langsung maupun hubungan kekerabatan.
Sementara itu, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin menjelaskan bahwa pihaknya tidak menghadapi kendala dalam persiapan pelaksanaan PSU di tiga kabupaten tersebut. Namun sebagai lembaga yang ada di tingkat provinsi, pihaknya berkewajiban mengordinasikan ini kepada unsur terkait seperti Pemprov Sumut, agar ada kepedulian bersama dalam pelaksanaan PSU.
Baca juga: PLN Enjiniring Studi Sistem Evakuasi Listrik pada PLTA Mentarang Induk
“Jadi kita koordinasikan ini ke Pak Gubernur, supaya kami bisa menceritakan dan menginformasikan kondisi pelaksanaan PSU. Sejauh ini dari sisi anggaran dan logistik sudah terpenuhi. Sekarang ini kami sedang menggelar Bimtek pemungutan suara untuk PPK dan PPS, juga KPPS,” sebut Herdensi.
Namun pelaksanaan tersebut, lanjut Herdensi, KPU tidak bisa berjalan sendiri. Seperti masalah di Labusel, bahwa akses ke perkebunan Torganda sangat sulit. Dengan koordinasi tersebut, diharapkan ada perhatian semua pihak supaya PSU terlaksana tanpa kendala, khususnya jaminan keamanan. (rel/wl)








