Ada sekitar 1.128 hektare pengadaan lahan yang direncanakan PT Pelindo I untuk pembangunan keseluruhan Pelabuhan Kualatanjung. Kendala pada pembebasan lahan ini, menurut Edy Rahmayadi menghambat pembangunan proyek strategis nasional ini.
“Tanahnya itu cukup luas, jadi bila masalah ini tidak selesai-selesai sejak 2019 tentu akan mengganggu pekerjaan ke depan,” tambah Edy Rahmayadi, didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA Pemprov Sumut Agus Tripriyono.
Baca juga: Kurir Sabu Berhasil di Ringkus Petugas Polsek Medan Timur Di Stasiun ALS
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga mengamini hal tersebut. Dia tidak ingin ada makelar-makelar dan masalah lainnya karena pembangunan pelabuhan ini merupakan proyek strategis nasional.
“Lahan itu harus ada dan harus clear. Segera harus dituntaskan dan tidak ada mekelar-makelar. Tidak sedikit dana yang dikucurkan untuk pembangunan Pelabuhan Kualatanjung karena ini merupakan proyek strategis nasional,” tegas Luhut.
Baca juga: Dandim 0201/BS Lanjutkan Kunjungan Ke Makoramil 03/Medan Denai
Selain masalah lahan, Luhut juga menyinggung soal pembangunan pelabuhan yang efektif dan efesien baik secara biaya, transportasi, masalah distribusi dan integerasi dengan kawasan ekonomi yang ada di dekatnya. Selain itu, dia juga ingin agar pembangunan proyek ini melibatkan universitas setempat agar memberikan ilmu baru kepada mahasiswa.
