Akankah Prabowo Merapat ke Trump, Xi, atau Keduanya?

Survei TBRC : Tingkat Elektabilitas Prabowo - Gibran 51,4 Makin pasti Pilpres satu putaran
Hasil Survei TBRC Prabowo-Gibran Tetap Unggul.

Langkah Prabowo menunjukkan pergeseran dari posisi yang diambil Joko Widodo, yang meski menerima investasi infrastruktur besar dari Beijing, tetapi lebih memilih untuk tetap netral dalam isu geopolitik.

KLIKSUMUT.COM Presiden Prabowo Subianto bertolak ke China pada Jumat (8/11/2024) untuk melakukan kunjungan internasional pertamanya sejak dilantik pada 20 Oktober.

“Dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington, D.C., atas undangan presiden AS,” kata Prabowo saat meninggalkan Jakarta.

Lawatannya itu bertujuan untuk “membina hubungan baik dengan semua pihak,” kata Prabowo. Ia juga telah mengungkapkan ambisinya untuk meningkatkan profil internasional Indonesia serta mengambil langkah-langkah awal dalam kebijakan luar negeri, termasuk keputusan mengejutkan untuk bergabung ke dalam blok BRICS.

BACA JUGA: Presiden Prabowo Ucapkan Selamat kepada Trump

BRICS, yang merupakan singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, adalah kelompok ekonomi berkembang yang dipandang sebagai penyeimbang bagi kekuatan Barat. Pada Oktober, kelompok ini menambahkan Indonesia sebagai salah satu dari 13 “negara mitra” barunya.

Langkah ini menunjukkan pergeseran dari posisi yang diambil Joko Widodo, yang meski menerima investasi infrastruktur besar dari Beijing, tetapi lebih memilih untuk tetap netral dalam isu geopolitik.

Prabowo melakukan kunjungan pada saat Gedung Putih sedang dalam masa transisi menjelang pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang akan dimulai pada Januari. Gedung Putih belum mengumumkan kunjungan tersebut secara resmi. Namun pemerintah menyebutkan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih pada awal minggu depan.

Sumber diplomatik yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kepada VOA bahwa Prabowo telah mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Trump. Namun, tim Trump belum memberikan respons atas pertanyaan VOA mengenai apakah permintaan tersebut akan dipenuhi.

Hubungan Baru Amerika Serikat-Indonesia

Periode baru hubungan Amerika Serikat-Indonesia akan dimulai pada Januari tahun depan, ketika kedua negara dipimpin oleh pemimpin yang dipilih secara demokratis tetapi masih menggunakan pendekatan retorika otoriter. Hal ini terjadi di tengah fokus Washington pada persaingannya dengan rezim otoriter China di bawah Xi Jinping.

Seperti Trump, Prabowo meraih perolehan suara yang tak terduga. Ia berhasil mencatatkan kemenangan telak setelah dua kali gagal, 26 tahun setelah mendiang ayah mertuanya, Presiden Suharto, digulingkan. Semua ini terjadi meskipun Prabowo mengakui bahwa pada 1998, ia diperintahkan oleh Suharto untuk menculik aktivis yang menentang rezim tersebut.

Washington mengetahui keterlibatan Prabowo, dan pemerintahan Clinton, Bush, serta Obama menolak memberikan visa kepadanya karena masalah hak asasi manusia. Namun, pemerintahan Trump mencabut larangan visa tersebut, dan Menteri Pertahanan saat itu, Mark Esper, mengundang Prabowo ke Washington pada 2020.

Kembalinya Trump ke Gedung Putih, menurut para analis, membuka peluang bagi Jakarta untuk memperluas hubungan dengan Washington, asalkan Prabowo dapat membuat terobosan dengan menjalin koneksi yang tepat dan menawarkan insentif yang sesuai. Hal ini mengingat sejarah Trump yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan kelembagaan.

Hubungan Pribadi

Luhut Binsar Pandjaitan merupakan sosok penting bagi hubungan Jakarta dengan Washington selama pemerintahan Trump pertama.

Luhut membangun hubungan dekat dengan Adam Boehler, kepala U.S. International Development Finance Corporation, serta dengan Jared Kushner, menantu Trump yang juga teman sekamarnya saat mengenyam bangku kuliah. Pada 2020, Boehler berkomitmen untuk menginvestasikan $2 miliar dana kekayaan negara di Indonesia.

Rencana itu batal karena harga yang ditawarkan, termasuk pengakuan terhadap Israel berdasarkan Perjanjian Abraham yang diusulkan oleh pemerintahan Trump, dianggap terlalu berat bagi Jakarta, menurut wawancara Boehler dengan Bloomberg pada akhir 2020.

“Kartu-kartunya sedang diacak saat ini, dan kami belum tahu di mana kartu itu akan jatuh,” kata Yeremia Lalisang, asisten profesor hubungan internasional Universitas Indonesia. Yang jelas, lanjut Lalisang kepada VOA yang dilansir kliksumut.com, Prabowo yang “pragmatis” akan senang disambut oleh Trump setelah sebelumnya diperlakukan sebagai “penjahat hak asasi manusia” oleh sejumlah pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya.

Salah satu peluang bagi Prabowo untuk memperkuat hubungan dengan pemerintahan Trump adalah dengan memanfaatkan koneksi miliarder yang ada dalam lingkaran dekat Trump. Mereka termasuk pendukung Trump yang paling kaya, Elon Musk, dan Hary Tanoesoedibjo, taipan yang bekerja sama dengan keluarga Trump dalam beberapa proyek properti di Tanah Air. Keduanya hadir di kediaman Trump di Mar-a-Lago, Florida, pada malam Selasa untuk merayakan kemenangan Trump dalam pemilu Amerika.

Hari Tanoe, yang sering disapa H.T., tidak mengonfirmasi apakah ia akan memfasilitasi pertemuan antara Trump dan Prabowo minggu depan. Namun, ia menyatakan bahwa kemenangan Trump akan membawa “harapan positif bagi Indonesia.”

“Pemahaman positif Trump terhadap Indonesia harus dimaksimalkan demi keuntungan ekonomi kedua negara, terutama kepentingan ekonomi Indonesia,” katanya kepada VOA yang diteruskan oleh kliksumut.com.

Investasi Nikel

Di bawah pemerintahan Jokowi, Jakarta merayu Musk, CEO SpaceX dan Tesla, untuk berinvestasi di dua bidang utama: satelit dan baterai kendaraan listrik. Awal tahun ini, Musk meluncurkan layanan internet satelit SpaceX, Starlink, di Bali dan Maluku.

Dengan memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia sangat berambisi mengembangkan industri baterai kendaraan listriknya. Prabowo diharapkan akan melanjutkan upaya yang telah dilakukan pendahulunya selama bertahun-tahun untuk menarik investasi dari Tesla.

Pemerintahan Biden telah menggelontorkan puluhan miliar dolar dalam bentuk kredit pajak untuk mendukung industri kendaraan listrik di Amerika Serikat, melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi (Inflation Reduction Act/IRA), yang juga menjadi undang-undang iklim dan energi utama. Untuk memenuhi syarat kredit ini, 40 persen mineral yang digunakan dalam produksi baterai kendaraan listrik yang dijual di Amerika harus diekstraksi atau diproses di dalam negeri atau di salah satu mitra perdagangan bebasnya.

Pemerintah berusaha mendorong perjanjian perdagangan bebas terbatas yang akan memberinya akses ke manfaat kredit pajak IRA. Namun, industri nikel yang didukung investasi China dan terkendala masalah lingkungan, menghadapi hambatan untuk dapat melakukan penetrasi ke pasar Amerika.

Bacaan Lainnya

BACA JUGA: Prabowo: Indonesia Tidak Boleh Jadi Kacung Negara Manapun

“Anda mungkin akan melihat perubahan dalam perhitungan ini selama pemerintahan Trump,” kata Andreyka Natalegawa, rekan peneliti untuk Program Asia Tenggara di Pusat Studi Strategis dan Internasional. Trump telah berjanji untuk melonggarkan pembatasan lingkungan.

“Kerja sama Amerika Serikat-Indonesia di sektor nikel ‘merupakan tujuan yang masih terbuka,’ kata Ann Marie Murphy, peneliti senior di Weatherhead East Asian Institute, Universitas Columbia. ‘Jika gagal tercapai, saya pikir itu akan mengecewakan kedua belah pihak,’ tambahnya kepada VOA.”

Namun, Trump, yang menjadikan tarif tinggi terhadap China sebagai fokus utama kampanyenya, akan mengamati bagaimana tarif tersebut mempengaruhi industri kendaraan listrik. Dia juga berjanji untuk menghapuskan kredit pajak yang diberikan kepada pembeli kendaraan listrik di Amerika.

Ia juga akan memperhatikan defisit perdagangan bilateral. Pada 2017, pemerintahannya menempatkan Indonesia dalam daftar negara dengan surplus perdagangan besar, mengancam Jakarta dengan konsekuensi yang tidak dijelaskan jika perdagangan tidak diseimbangkan.

“Ada banyak tanda tanya di sini yang masih perlu kita tunggu dan lihat untuk mendapatkan jawabannya,” kata Natalegawa kepada VOA. (VOA)

Pos terkait