“Mengenai aturan ketenagakerjaan khususnya bagi perusahaan pers, sebenarnya itu harus diperjuangkan secara serius untuk pekerja pers (jurnalis) itu sendiri. Karena ini sangat penting untuk jaminan kerja untuk seorang jurnalis yang bekerja di perusahaan media, tentu ini juga berlaku bagi perusahaan lainnya,” ungkap Masriadi Sambo.
Menurutnya, terlebih dengan kondisi saat ini bahkan ada perusahaan yang merumahkan sebagian karyawannya dengan konsekuensi pemotongan gaji, sehingga menjadi dilema bagi pekerja media itu sendiri. Selain itu, rancangan undang-undang Omnibus Law juga akan mengancam kinerja pers, karena akan mempengaruhi undang-undang pers serta undang-undang ketenagakerjaan.
Di samping itu, Masriadi juga menyinggung terkait ancaman pers yang kerap terjadi terhadap jurnalis di lapangan. Kata dia, memang cukup banyak kasus kekerasan yang dialami sebagian jurnalis di berbagai daerah khususnya di Indonesia, dan bahkan ada yang tidak terselesaikan.
BACA JUGA: Gajah Sumatera di Aceh Timur Mati Tanpa Kepala, Diduga Dibunuh Mengambil Gading
“Akan tetapi, kita sebagai jurnalis juga perlu memahami betul bagaimana tata cara peliputan yang benar, supaya guna menghindari atas terjadinya kekerasan itu dari berbagai oknum. Artinya, tidak selalu pelaku kekerasan itu salah, tapi kita (wartawan) sendiri juga harus tahu mekanisme peliputannya sesuai kaidah jurnalistik. Jadi jurnalis itu jangan manja dan cengeng, sedikit disenggol oleh oknum tertentu di lapangan itupun dilaporkan kepada penegak hukum,” ujar Masriadi.
Artinya, kata Masriadi, seorang jurnalis itu memang perlu mengasah terus kemampuannya. Yakinlah, jika sistem peliputan yang dilakukan dengan cara benar dan tahu tata caranya, itu tidak akan pernah mengalami dari kekerasan tersebut. (Syahrul)
